Nasional

Ombudsman RI Lakukan Serap Aspirasi Nelayan Muara Angke

49
×

Ombudsman RI Lakukan Serap Aspirasi Nelayan Muara Angke

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/09/2023).

Mediapublik.co Jakarta-Ombudsman RI lakukan serap aspirasi dengan kelompok masyarakat nelayan yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik substansi kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kajian sistematik review Program Penangkapan Ikan Secara Terukur yang menjadi bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto saat memberikan sambutan dalam Focus Grup Discusion (FGD) “Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan lkan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di Tingkat Daerah” bersama nelayan dermaga Muara Angke pada Senin, (18/09/2023) di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

“Kita hadir untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat nelayan, menampung aspirasi dari nelayan karena pasti banyak permasalahan yang disebabkan kurangnya pengetahuan terkait tempat mengadukan permasalahan kelautan dan perikanan. Tim Ombudsman RI telah survey di 9 wilayah perikanan tangkap se Indonesia termasuk salah satunya DKI Jakarta,” jelas Hery.

Terkait kebijakan Penangkapan lkan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di Tingkat Daerah, menurut Hery ini merupakan pratik kebijakan yang baru dilakukan pada tahun ini, namun secara praktik harus dirumuskan secara bersama-sama demi kepentingan dan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak substansi KKP.

“Dalam kebijakan Penangkapan lkan Terukur harus terukur hasil penangkapan ikan yang nantinya akan menambah pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan terkait zonasi pada penangkapan ikan akan berpengaruh pada daerah penangkapan ikan oleh nelayan yang sebenarnya mobilitas ikan di lautan tidak bisa dizonasikan dan dibatasi secara administrasi. Substansi Kelautan dan Perikanan itu berbeda dengan urusan administrasi kependudukan, pertambangan, pertanian, kehutanan dan sejenisnya,” terang Hery.

Hasil FGD ini sebagai masukan untuk menanggapi kebijakan Penangkapan lkan Terukur dan menyerap aspirasi dari nelayan langsung yang nantinya akan menjadi saran dan perbaikan kapada pemerintah. Ini merupakan implementasi model eptahelix Ombudsman RI melalui pola kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kelompok bisnis, akademisi, masyarakat, pers, dan DPR/DPRD RI.

Pada kegiatan diskusi, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta, Yan M Winatasasmita, menyampaikan bahwa beberapa nelayan mengeluhkan kebijakan dari pemerintah yang perubahannya telalu dinamis dengan jarak antara kebijakan satu dengan yang lain sangat singkat, sehingga nelayan merasa tidak tersosialisasi dengan adanya kebijakan baru.

“Dengan hadirnya Ombudsman RI di tengah keresahan nelayan terkait kebijakan, memberikan angin segar kepada nelayan sebagi wadah pengaduan nelayan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan nelayan,” harap Winatasasmita.

Turut hadir dalam FGD, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedy Irsan, Saputra Malik Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan KU V Ombudsma RI dan Mahad selaku Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Pemprop DKI Jakarta.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co JAKARTA – Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta harus segera dilakukan evaluasi untuk diperbaiki di masa yamg akan datang. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman RI melalui tinjauan lapangan dan permintaan keterangan pada pihak terkait. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan jika tidak segera dievaluasi maka akan berpotensi maladministrasi. Itu berupa adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. “Pertama, Realisasi pembangunan SJUT yang jauh dari target menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga tidak melakukan pengawasan pembangunan SJUT dan koordinasi secara optimal dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun stakeholders terkait,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada Penyampaian Hasil Investigasi pada Selasa (30/1/2024) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan. Data Ombudsman menyebutkan, pengerjaan SJUT di Provinsi DKI Jakarta belum tuntas dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT yang ditetapkan, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6%, sedangkan untuk PT. Sarana Jaya hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 1.15 %. Kedua, Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT setelah habis masa berlaku regulasi sebelumnya, tanpa ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA- Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan temuan dalam tinjauan lapangan pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta, Solo, Bantargebang Bekasi dan Surabaya yang dilaksanakan pada kurun waktu Desember 2023. ”Dari tinjauan lapangan Ombudsman pada operasional Kareta Cepat Jakarta Bandung ditemukan beberapa kendala seperti sempat padamnya listrik PLN KCJB, terlambatnya kereta feeder, sistem refund belum optimal, terjadi susah sinyal di sejumlah titik perjalanan,” terang Hery dalam Konferensi Pers, Jumat (29/12/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Perihal padamnya listrik PLN KCJB pada 31 Oktober 2023, berdasarkan keterangan PT KCIC sebagai operator KCJB/Whoosh, Ombudsman menemukan bahwa pasokan suplai listrik hanya berasal dari satu transmisi yang sama sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama. Sedangkan telah ada kesepakatan bahwa PT PLN akan menyuplai listrik secara premium dengan dua transmisi yang berbeda. Kemudian terkait permasalahan keterlambatan kedatangan kereta feeder, Ombudsman menemukan bahwa terjadi kekurangan kapasitas tempat duduk. Dimana kapasitas kereta feeder hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang kereta cepat bisa sampai 600 penumpang jika terisi penuh. Kereta feeder merupakan layanan integrasi antarmoda berbasis kereta api yang menghubungkan Stasiun Bandung dengan Stasiun…

Nasional

Mediapublik.co,Jakarta – Melihat potensi budaya ikan darat dan ikan tangkap cukup besar di Kabupaten Pandeglang, Bupati Pandeglang Irna Narulita dengan lantang meminta Kepada pihak Kementrian Perikanan dan Kelautan untuk menjadikan Kabupaten Pandeglang menjadi sentra nasional pembudidayaan udang vaname. “Saat ini pembudidaya ikan darat seperti budidaya udang vaname di Pandeglang kurang lebih berpotensi di lahan 2.750 hektar, saat ini sudah berjalan seluas 274 hektar, masih ada 2.476 hektar lagi untuk pengembangan udang vaname, saya terus mengawal perkembangan perikanan di Kabupaten Pandeglang,” hal demikian dikatakan Bupati Pandeglang Irna Narulita Menghadiri Acara Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budi Daya Berbasis Ekonomi Baru yang bertempat di Rits Carlton Pacific Place SCBD Jakarta, senin ( 18/12/2023 ). Udang vaname merupakan komoditas ekspor yang sangat potensial. Menurut Bupati Irna, tingkat konsumsi terhadap udang terus meningkat, dan di pandeglang investasi pembudidayaan udang vaname baru diangka 8,5 miliar baru 2% nilai investasi dari keseluruhan. “Kita tidak mau kalah dengan dengan daerah lain yang potensinya sama dengan pandeglang, harapan kami banten selatan bisa maju khususnya pada perikanan darat dan tangkap, kami harap keikhlasan bapak menteri kepada mendorong kemajuan daerah kami sehingga jadi pendapatan daerah kami,” tegasnya. Mendengar penyampaian dari Bupati Pandeglang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan lampu…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA – Ombudsman RI merilis hasil kajian pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Ombudsman melaporkan adanya temuan pada ranah regulasi dan implementasi kebijakan ini. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mengatasi overfishing, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. “Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspirasi seluruh stakeholder terkait,” ujar Hery dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman Ri, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023). Kajian ini mengungkap temuan Ombudsman pada aspek regulasi dan implementasi kebijakan PIT. Hery mengatakan pada aspek regulasi, pihaknya menemukan belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaanya. “Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari sejumlah pemda dan kelompok nelayan. Meskipun konsultasi publik dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh KKP dengan mengikutsertakan akademisi dan kelompok pemerhati, namun hal tersebut belum dirasa optimal,” kata Hery. Temuan kedua, beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory tetapi bersifat pilihan. Selanjutnya, Ombudsman menemukan tidak ada parameter…