Nasional

Ombudsman RI: WFH Tidak Efektif Untuk Penanggulangan Polusi Udara di Jabodetabek

51
×

Ombudsman RI: WFH Tidak Efektif Untuk Penanggulangan Polusi Udara di Jabodetabek

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, Minggu (27/8/2023)

Mediapublik.co JAKARTA – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan penerapan sistem work from home (WFH) yang dilakukan instansi pemerintah pusat dan daerah di wilayah DKI Jakarta merupakan solusi singkat namun tidak efektif untuk menanggulangi polusi udara di wilayah Jakarta. Menurutnya, jika tidak dibarengi langkah penanganan secara sistemik maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan masalah polusi udara di Jabodetabek.

”WFH ini kan satu solusi singkat terhadap polusi udara di DKI Jakarta, tapi dinilai tidak efektif. Hal itu perlu dilakukan juga penanganan di sektor hulu dan hilir yang memberikan efek dampak panjang terhadap penanganan polusi,” ujar Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

Hery mengatakan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sektor transportasi sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% 5.252 ton per tahun dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun.

Untuk itu, Ombudsman RI memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait penanggulangan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Hery menyampaikan, perlunya kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Karena jenis ini menyumbang emisi karbon monoksida yang cukup tinggi. Sehingga masyarakat terutama ASN menjadi teladan untuk menggunakan BBM non subsidi maupun kendaraan listrik.

Langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menghimbau para pegawai eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggunakan sepeda motor listrik patut didukung untuk menekan polusi udara efek dari emisi kendaraan berbasis BBM fosil.

Selain itu terdapat Inpres No 7/2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Inpres tersebut belum ditindaklanjuti secara masif di hampir semua instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah Jakarta. Pemerintah perlu menuntaskan regulasi teknis dan anggaran untuk implementasi kendaraan listrik, utamanya semua level instansi pemerintah. Di ranah publik perlu ada kebijakan yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik dengan memberikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik, selain adanya pembebasan sistem ganjil genap. Perlu literasi ke masyarakat terkait penggunaan kendaraan listrik agar masif.

“Memiliki kendaraan listrik tidak harus membeli, pemerintah perlu menyusun regulasi konversi mesin dari BBM ke mesin listrik termasuk kemudahan pengurusan ganti mesin dalam STNK dan BPKB kendaraan,” ujar Hery.

Hery juga meminta Pemerintah menambah jumlah transportasi massal yang menggunakan tenaga listrik. Sehingga tingkat polusi udara dapat diturunkan.

Terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, Hery mengatakan pemerintah harus menguatkan pengawasan di lapangan. Misalnya saja dengan mengawasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

”Pengawasan AMDAL dan penerapan teknologi ramah lingkungan harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, jangan tebang pilih,” tegas Hery.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan tinjauan lapangan di sejumlah PLTU di sekitar Jabodetabek untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan AMDAL. Selanjutnya, Ombudsman akan memberikan tindakan korektif kepada Pemerintah terkait penanganan polusi udara khususnya di wilayah Jabodetabek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

Mediapublik.co JAKARTA – Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Provinsi DKI Jakarta harus segera dilakukan evaluasi untuk diperbaiki di masa yamg akan datang. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman RI melalui tinjauan lapangan dan permintaan keterangan pada pihak terkait. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan jika tidak segera dievaluasi maka akan berpotensi maladministrasi. Itu berupa adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. “Pertama, Realisasi pembangunan SJUT yang jauh dari target menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Bina Marga tidak melakukan pengawasan pembangunan SJUT dan koordinasi secara optimal dengan PT Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun stakeholders terkait,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto pada Penyampaian Hasil Investigasi pada Selasa (30/1/2024) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan. Data Ombudsman menyebutkan, pengerjaan SJUT di Provinsi DKI Jakarta belum tuntas dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT yang ditetapkan, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6%, sedangkan untuk PT. Sarana Jaya hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 1.15 %. Kedua, Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT setelah habis masa berlaku regulasi sebelumnya, tanpa ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan SJUT di Provinsi DKI Jakarta…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA- Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan temuan dalam tinjauan lapangan pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta, Solo, Bantargebang Bekasi dan Surabaya yang dilaksanakan pada kurun waktu Desember 2023. ”Dari tinjauan lapangan Ombudsman pada operasional Kareta Cepat Jakarta Bandung ditemukan beberapa kendala seperti sempat padamnya listrik PLN KCJB, terlambatnya kereta feeder, sistem refund belum optimal, terjadi susah sinyal di sejumlah titik perjalanan,” terang Hery dalam Konferensi Pers, Jumat (29/12/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Perihal padamnya listrik PLN KCJB pada 31 Oktober 2023, berdasarkan keterangan PT KCIC sebagai operator KCJB/Whoosh, Ombudsman menemukan bahwa pasokan suplai listrik hanya berasal dari satu transmisi yang sama sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama. Sedangkan telah ada kesepakatan bahwa PT PLN akan menyuplai listrik secara premium dengan dua transmisi yang berbeda. Kemudian terkait permasalahan keterlambatan kedatangan kereta feeder, Ombudsman menemukan bahwa terjadi kekurangan kapasitas tempat duduk. Dimana kapasitas kereta feeder hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang kereta cepat bisa sampai 600 penumpang jika terisi penuh. Kereta feeder merupakan layanan integrasi antarmoda berbasis kereta api yang menghubungkan Stasiun Bandung dengan Stasiun…

Nasional

Mediapublik.co JAKARTA – Ombudsman RI merilis hasil kajian pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Ombudsman melaporkan adanya temuan pada ranah regulasi dan implementasi kebijakan ini. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mengatasi overfishing, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. “Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspirasi seluruh stakeholder terkait,” ujar Hery dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman Ri, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023). Kajian ini mengungkap temuan Ombudsman pada aspek regulasi dan implementasi kebijakan PIT. Hery mengatakan pada aspek regulasi, pihaknya menemukan belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaanya. “Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari sejumlah pemda dan kelompok nelayan. Meskipun konsultasi publik dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh KKP dengan mengikutsertakan akademisi dan kelompok pemerhati, namun hal tersebut belum dirasa optimal,” kata Hery. Temuan kedua, beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory tetapi bersifat pilihan. Selanjutnya, Ombudsman menemukan tidak ada parameter…

Nasional

Mediapublik.co Jakarta-Ombudsman RI lakukan serap aspirasi dengan kelompok masyarakat nelayan yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik substansi kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kajian sistematik review Program Penangkapan Ikan Secara Terukur yang menjadi bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto saat memberikan sambutan dalam Focus Grup Discusion (FGD) “Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan lkan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di Tingkat Daerah” bersama nelayan dermaga Muara Angke pada Senin, (18/09/2023) di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. “Kita hadir untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat nelayan, menampung aspirasi dari nelayan karena pasti banyak permasalahan yang disebabkan kurangnya pengetahuan terkait tempat mengadukan permasalahan kelautan dan perikanan. Tim Ombudsman RI telah survey di 9 wilayah perikanan tangkap se Indonesia termasuk salah satunya DKI Jakarta,” jelas Hery. Terkait kebijakan Penangkapan lkan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di Tingkat Daerah, menurut Hery ini merupakan pratik kebijakan yang baru dilakukan pada tahun ini, namun secara praktik harus dirumuskan secara bersama-sama demi kepentingan dan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak substansi KKP. “Dalam kebijakan Penangkapan lkan Terukur harus terukur hasil penangkapan ikan yang nantinya akan menambah pemasukan negara…