Nasional

Penggunaan Anggaran Hibah 74 Milyar Kabupaten Lebak Dilaporkan Matahukum ke Kejati Banten

92
×

Penggunaan Anggaran Hibah 74 Milyar Kabupaten Lebak Dilaporkan Matahukum ke Kejati Banten

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Sekjen Mata Hukum Mukhsin Nasir
Keterangan foto; Sekjen mata hukum, Mukhsin Nasir, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Jum'at (25/08/2023).

Mediapublik.co Lebak – MataHukum Kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan Anggaran Dana Hibah yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Lebak. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen Matahukum, Muksin Nasir pernyataanya, Jumat (25/8/2023)

“Betul, saya dari Matahukum telah melaporkan penggunaan anggaran dana hibah pada tanggal 20 Desember tahun 2022 yang digelontorkan untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak jumlahnya Rp 74 Miliar lebih ke Kejati Banten. Tentu penyidik Kejati Banten harus melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sehingga bisa tepat sasaran,’’ kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir.

Pria berbadan kecil yang kerap disapa Daeng tersebut mengatakan bahwa dalam jumlah total anggaran mencapai Rp. 74.259.730.453 (tujuh puluh empat miliar lebih) yang ditandatangani oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak bagian hukum yaitu Wiwin Budiharti berikut dengan stempelnya.

Selain itu, kata Mukhsin dalam surat anggaran dana hibah tersebut juga diketahui oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso dan Bupati Lebak Hj Iti Octavia Jayabaya. Mukhsin menyebut pada bagian lembaran atas juga terdapat tulisan system informasi pemerintah daerah dengan lampiran 3 APBD dan peraturan Bipati Lebak nomor 44 tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022’

“Saya menerima data hibah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak tahun 2022 nilainya fantastis. Dana tersebut disalurkan kesejumlah intansi dan Lembaga,’’ ucap Mukhsin Nasir.

Dijelaskan Mukhsin, untuk hibah pelaksanaan koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang diterima oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lebak mencapai Rp 293.000.000.000 juta. Kata Mukhsin, dengan Alamat penerima Jalan TB Moh Hasym Perum BTN Keong Mas Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar.

“Saya akan coba lacak penerimanya tepat sasaran atau tidak,’’ jelas Mukhsin.

Sementara itu, kata Mukhsin, untuk pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi kepada partai politik di Kabupaten Lebak yang mendapatkan kursi di DPRD diantaranya.
Partai Politik
PDIP Rp 310.807.000
Partai Demokrat Rp 376.880.000
Partai Gerindra Rp. 444.675.000
Partai Golkar Rp. 255.143.000
Partai PKS Rp 219.058.000
Partai PKB Rp 228.021.500
Partai Nasdem Rp 184.324.000
Partai Perindo Rp 72.306.500 dan
Partai PPP Rp Rp 195.527.500

“Untuk jumlah total ke semua partai politik yang mendapatkan kursi di DPRS Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.286.742.500, dan masih banyak lagi anggaran dana hibah tahun 2022 yang sedang saya telusuri hasil laporan dari Masyarakat,’’ ujar Mukhsin.

Selanjutnya anggaran juga ditunjukan untuk Biaya Operasional Paud Swasta yang ada di Lebak yaitu
1. BOP PAUP Kecamatan Banjarsari Rp 806.400.000
2. BOP PAUD Swasta Kecamatan Bayah Rp 738.600.000
3. BOP PAUD Swasta Kecamatan Bojongmanik Rp 487.200.000
4. PAUD Kecamatan Cibadak Rp 486.000.000
5. PAUD Kecamatan Cibeber Rp 1.209.000.000
6. PAUD Kecamatan Cigemblong Rp 654.400.000
7. PAUD Kecamatan Cihara Rp 609.600.000
8. PAUD Kecamatan Cijaku Rp 398. 400.000
9. PAUD Kecamatan Cikulur Rp 798.000.000
10. PAUD Kecamatan Cileles Rp 579.600.000
11. PAUD Kecamatan Cilograng Rp 669.000.000
12. PAUD Kecamatan Cimarga Rp 606.000.000
13. PAUD Kecamatan Cipanas Rp 478.800.000
14. PAUD Kecamatan Cirinten Rp 442.200.000
15. PAUD Kecamatan Curugbitung Rp 723.600.000
16. PAUD Kecamatan Gunungkencana Rp 639.600.000
17. PAUD Kecamatan Kalanganyar RP 424.800.000
18. PAUD Kecamatan Lebakgedong Rp 160.200.000
19. PAUD Kecamatan Lewidamar Rp 627.600.000
20. PAUD Kecamatan Maja Rp 663,000.000
21. PAUD Kecamatan Malingping Rp 676.200.000
22. PAUD Kecamatan Muncang Rp 738.000.000
23. PAUD Kecamatan Pangarangan Rp 343.800.000
24. PAUD Kecamatan Rangkasbitung Rp 1.505.400.000
25. PAUD Kecamatan Sajira Rp 489.000.000
26. PAUD Kecamatan Sobang Rp 771.600.000
27. PAUD Kecamatan Wanasalam Rp 457.800.000
28. PAUD Kecamatan Warunggunung Rp 903.600.000

“Jadi untuk total anggaran dana hibah untuk PAUD di Lebak totalnya Rp 18.483.600.000 (18 miliar lebih) tersebar di setiap kecamatan yang ada di Lebak. Saya juga sudah laporkan ke Kejati dan akan saya telusuri ke bawah,’’ tutur Mukhsin.

Sementara itu kata Mukhsin untuk anggaran Radio Multatuli FM sebesar Rp 450.000.000, Pembangunan jalan usaha tani di Lebak mencapai 4.500.000.000, Pembangunan rehabilitsi dan pemeliharaan prasarana pertanian mencapai Rp, 4.802.000.000.

“Untuk Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Lebak yang beralamat di Jalan Arif Rahman, Kampung Tuungku, Desa Pasar Keong, Cibadak mencapai Rp 977.575.000 dan Hibah Uang KWT Poktan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Rp 100.00.000.
“Untuk jumlah hibah sub kegiatan 10.877.831.000,’’ beber Mukhsin.

Sementara itu, kata Mukhsin untuk pengelolaan geopark bayah dome sebesar Rp 500.000.000, Komunitas Anti Korupsi Sebesar Rp 100.000.000 dan Badan Narkotika Kabupaten Lebak sebesar Rp 200.000.000.

“Pokonya berkas anggaran dana hibah untuk tanggal 20 Desember tahun 2022 sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Nanti kita telusuri ke lapangan terkait fisiknya,’’ jelas Mukhsin.

(David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co, SERANG – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menyerahkan langsung Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada Sdr. Muhyani, seorang peternak yang menikam pencuri kambing miliknya hingga tewas. Senin 18 Desember 2023 bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Banten. Adapun Surat SKP2 dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor : TAP- 209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Ahelya Abustam, SH.MH., Para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Pengacara sdr Muhyani dan para media cetak maupun elektronik yang hadir dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan tindakan Muhyani yang menusuk pencuri hingga tewas itu murni dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Jika seseorang yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta benda miliknya atau melindungi harta benda orang lain dikelompokkan sebagai orang yang melakukan pembelaan terpaksa. “Pak Muhyani menerima SKP2, udah tidak menyandang lagi status tersangka,” ungkap Kajati Banten. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan bahwa kasus Muhyani sudah resmi ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Sementara,Sdr. Muhyani yang menerima SKP2, mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya. “Saya berterima kasih kepada kawan-kawan Kejati, Kejari, Wartawan, Polsek, dan Polres. Saya bersyukur, saya berterima kasih,”ucapnya…

Hukum dan Kriminal

Kejati Banten : Kasus Muhyani Warga Walantaka Serang Dihentikan Mediapublik.co, Serang | Pada Jumat 15 Desember 2023, Perkara an MUHYANI (58), seorang peternak di Serang yang menikam Waldi, pencuri kambing miliknya akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dikeluarkan Kajari setelah dilakukan ekspose (gelar perkara) di Kejati Banten, hal ini diungkapkan oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna. Ekspose dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan dan Aspidum Jefri Penanging Meakapedua, SH.MH. Hadir juga Kajari Serang Yusfidly, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Serang. “Hasil ekspose semua sepakat bila bahwa perkara an MUHYANI Bin SUBRATA tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang digali oleh Jaksa Penuntut Umum, ditemukan bahwa telah terjadi “pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) KUHP,” kata Kajati Banten Didik Farkhan. Didik menambahkan isi pasal itu bahwa, tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. “Bahwa dalam berkas…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co JAKARTA – Meski sempat dilakukan penyegelan oleh GAKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) aktifitas pertambangan emas milik PT Samudra Banten Jaya (SBJ) tetap beroperasi. Lokasi tambang emas tersebut berada di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Hal tersebut kembali mengundang sorotan dari Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, pihaknya sangat menyayangkan tindakan melawan hukum yang dilakukan manajemen PT SBJ yang telah melakukan pengerusakan terhadap segel yang dipasang oleh penyidik GAKUM KLHK. Seharusnya, kata Mukhsin perusahaan SBJ bisa sabar dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. “Kan status hukumnya masih berlanjut ditangani oleh penyidik GAKUM KLHK. Harusnya perusahaan tambang emas PT SBJ bisa sabar, jangan ini malah melawan hukum. Saya meminta polisi untuk menangkap pihak PT SBJ yang merusak segel yang telah dipasang oleh GAKUM KLHK, ” kata Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir lewat pernyataanya, Senin (11/12/2023) Selain meminta Polisi untuk menangkap oknum yang merusak segel yang dipasang oleh GAKUM KLlHK. Matahukum juga menyebut adanya kelalaian dari penyidik GAKUM KLlHK terutama dalam segi pengawasan. Sebab, kata Mukhsin, pihak SBJ sangat bebas melakukan aktifitas dengan menerobos segel yang dipasang oleh GAKUM KLHK dengan cara merusak dan memasukinya. “Perusahaan tambang emas PT SBJ dengan bebasnya memasuki area yang telah disegel oleh GAKUM…

Daerah

MediaPublik.co, Lebak | Seperti diberitakan sebelumnya, terkait kemelut pelaporan saudari YS ke Polres Lebak, tentang tuduhan Penipuan dan Penggelapan, Pasal 378 dan 372 yang diduga dilakukan oleh RR. Namun hal ini dibantah oleh Penasihat Hukum RR, Andi. Bahkan Andi mengatakan bila laporan tersebut merupakan pencemaran nama baik. Ini soal utang piutang, seharusnya ini masuk ke ranah Perdata. Tapi oleh penyidik dimasukan ke pasal pidana, yakni Penipuan dan Penggelapan. Untuk itu, saya akan lapor balik ke Polda Banten. Senin-27-11-2023. Ketua Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aspirasi Rakyat Bersatu (ARB) Kabupaten Lebak, Andi. Angkat bicara. Dalam keterangan perssnya, Andi mengapresiasi terhadap kinerja Polres Lebak, dalam menerima laporan Pengaduan masyarakat. Namun sangat disayangkan pihak penyidik tidak jeli dalam menangani kasus ini, penyidik dengan serta merta menerapkan pasal 378 dan 372 (penipuan dan penggelapan). Berdasarkan penilaian kacamata hukum, bahwa kasus ini murni adalah kasus perdata, namun dipaksakan menjadi kasus pidana. Hal ini sangatlah bertentangan dengan UU HAM No 39 Tahun 1999 Pasal 19 (2), Setiap orang tidak bisa dipidanakan karena tidak mampu membayar hutang. Ditinjau dari beberapa kaidah hukum dari pengadilan ( Yurisprudensi) Putusan MA No 93K/Kr/1969 Tanggal 11 Maret 1970 Sengketa Hutang Piutang merupakan Perdata Putusan MA No 39K/Pid/1984 Tanggal 13 September 1984…