Daerah

Pimpinan DPRD Lebak Siap Fasilitasi Rumdin Kajari

35
×

Pimpinan DPRD Lebak Siap Fasilitasi Rumdin Kajari

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, Senin (13/11/2023)

Mediapublik.co Banten – Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta menyebut bahwa Rumah Dinas (Rumdis) Kepala Kejaskaan Negeri (Kajari) Lebak perlu diperbaiki. Karena, kata Junaedi, rumdin yang strategis dan layak sudah menjadi hak untuk Kajari Lebak yang menjabat saat ini.

“Ini hak dari Kajari Lebak, Jelas harus diperbaiki dan tempatnya harus yang strategis, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi Kajari Lebak dalam bekerja,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta lewat pesan WhatsAapnya, Senin (12/11/2023)

Disinggung tentang pos anggaran yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Rumdin Kajari Lebak, kata Junaedi, Kejaksaan merupakan organisasi vertical. Sehingga rumdin tersebut, menurut Junaedi itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

“Itu tanggung jawab pusat, tapi Pemda Lebak juga bisa membantunya jika memang pusat tidak bisa membantunya,’’ tegas politisi partai Banteng tersebut.

Sebelumnya dukungan juga datang dari Sekertaris Komisi III DPRD Lebak, Medi Juanda. Menurut Medi, kondisi rumdis Kajari Lebak saat ini tak layak dan tidak strategis karena lokasinya berada bersebelahan dengan kantor Kejari.

“Munculnya dorongan dari Matahukum dan Masyarakat tentang adanya Pembangunan Rumdin (Rumah Dinas-red) Kajari Lebak yang tempatnya tidak strategis karena tempatnya persis berada di sebelah kantor Kejari Lebak. Selain itu, saya lihat juga kondisinya yang tidak layak,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Medi Juanda lewat sambungan selulernya, Senin 13 November 2023.

Lebih lanjut, Anggota DPRD dari partai NasDem tersebut juga mendorong agar dari pihak Kejaksaan Lebak untuk menyusulkan ke Pemda. Kata Medi, nantinya setelah ada usulan dari Kejaksaan, pihaknya bersama DPRD Lebak lain akan menyuarakan di legislative.

“Usulannya dari pihak Kejaksaaan, nanti kan bisa ditindak lanjuti sama Pemda melalui dana hibah atau APBD jika memang memungkinkan, Pembangunan dan fasilitas Rumdin Kajari ini untuk menunjang kinerja dan profesionalisme mereka dalam bersinergi dengan Pemda Lebak dan Forkompimda. Intinya saya mendukung adanya Pembangunan Rumdin Kajari Lebak yang strategis dan layak,’’ ucap Medi yang juga merupakan aktivis 98 tersebut.

Sekedar informasi, rumah Kajari Lebak ber ukuran 60×60 meter persegi tersebut terlihat ruangan yang sempit, tidak pula dirancang dengan baik dan telihat beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat terparkir berjejer di depan rumah Kajari menutupi pintu masuk. Selain itu, tamu yang akan berkunjung pun bisa melihat ruangan tamu ataupun dapur, sehingga hal tersebut membuat tidak nyaman dan tidak layak untuk dihuni.

“Ibu Kajari Lebak setiap hari kerja pulang pergi ke rumahnya yang ada di Jakarta naik Commuter Line. Beliau tidak menempati rumah dinasnya, tidak tau apa gara-gara kondisinya yang memang tidak layak ataupun memang memilih untuk pulang pergi,’’ kata salah seorang pekerja honorer di Kejaksaan Negeri Lebak saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

Sementara itu, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Matahukum Wilayah Banten, Juhaeni menyebut rumah dinas Kajari Lebak tidak layak dihuni lantaran kodisi yang ukurannya kecil atau tidak standar untuk diisi oleh orang nomor satu di lingkungan Adhyaksa Kabupaten Lebak. Kata Juhaeni, ini bisa menjadi indicator kegagalan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap memberikan fasilitas untuk Lembaga kejaskaan yang merupakan salah satu unsur Forkompimda dibidang.penegakan hukum.

“Kegagalan ini jangan sampai dibiarkan, Pemda Lebak harus segera memberikan perhatian agar kelayakan rumah dinas Kajari Lebak segera layak fasilitas. Kalau misalkan yang menjabat Kajari Lebak dari Papua, atau daerah-daerah sebrang. Masa mereka harus pulang pergi,’’ kata Koordinator LBH Matahukum Wilayah Banten, Juhaeni.

“Ironis, ini menjadi cermin buruk bagi Pemda Lebak dalam memberikan fasilitas rumah dinas untuk Forkompimda dalam hal ini rumah dinas Kajari Lebak. Sementara rumah-rumah pribadi pejabat di Lebak dan pengusaha digalian tambang memiliki nilai rumah fantastis harganya. Hal tersebut harus sejalan dengan moto Lebak yang bekerja dengan HATI dan jangan hanya bernilai slogan doang tidak terbukti,’’ tambah Juhaeni.

Diceritakan Juhaeni, dibagian belakang rumah juga tidak tidak memiliki taman ataupun tempat untuk menjemur baju. Begitupun kondisi rumah di depan yang tidak memiliki halaman ataupun ruang untuk bermain. Kata Juhaeni, rumah dinas milik Kajari Lebak ini menggambarkan seperti gudang yang tidak layak huni sebagai rumah dinas orang nomor satu di lingkungan Adhyaksa Kabupaten Lebak.

“Cocoknya itu bukan rumah Dinas Kajari, tapi untuk dijadikan gudang. Kalau dibandingkan dengan rumah dinas Kapolres Lebak, Dandim Lebak dan Karutan Rangkasbitun sangat jauh kondisi rumahnya. Padahal Kejaksaan salah satu instrument penting dalam memulihkan uang negara. Rumah menjadi salah satu pokok yang wajib diperhatikan, dengan rumah yang nyaman itu juga bisa menjaga kenyamanan dalam bekerja,’’ ucap Juhaeni.

Menurut Matahukum Wilayah Banten, Kejaksaan Lebak menjadi investasi daerah dalam penegakan hukum untuk menjamin stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Masyarakat. Banyak contoh kasus-kasus besar yang berhasil dituntaskan atau uang negara dikembalikan oleh Kejaksaaan.

“Pemda Lebak harus segera mencari solusi untuk membangun rumah dinas Kejari Lebak sebagai rumah dinas yang layak fasilitas untuk ditempati dan tidak terkesan seperti gudang.’’ tutup Juhaeni. (Wely/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, sangat menyayangkan kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) namun abai terhadap aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini terlihat dari banyaknya baliho Bacaleg yang terpampang di berbagai pelosok di Kabupaten Lebak, yang diduga offside atau melanggar jadawal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU. “Baliho kepala daerah yang masih menjabat banyak bertebaran di berbagai wilayah di Lebak, yang secara terang-terangan menggunakan nomor urut Caleg, serta ajakan untuk mencoblos. Ini jelas pelanggaran yang dilakukan secara masif,” kata Musa, Senin (9/10) pagi. “Sebagai kepala daerah yang nota bene masih menjabat harusnya bisa memberi contoh yang baik, bagaimana aturan itu bisa ditaati dan dipatuhi bersama. Pesta demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat, jangan juga menggunakan abuse of power demi meraih kemenangan,” tambahnya. Musa juga menyayangkan peran pengawas Pemilu yang sudah ada hingga di tingkat Desa, “Ratusan bahkan ribuan baliho nakal berjejer di jalan-jalan maupun tempat umum, masa tidak terlihat?,” beber Musa. Untuk itu, Musa mendukung penuh rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta Satpol PP yang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada tanggal 12 Oktober 2023 mendatang. “Saya selaku anggota Komisi I DPRD Lebak mendukung rencana penertiban APK nakal yang…

Nasional

Mediapublik.co LEBAK – Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Lebak tengah melakukan penjajakan kerja sama pengelolaan sampah, yang salah satu pointnya adalah rencana pengelolaan sampah dari TPA Cipeucang yang akan dibawa ke TPA Dengung yang berada di Kabupaten Lebak. Pemkab Lebak sendiri akan menyediakan lahan seluas 5,5 hektar untuk menampung sampah asal Tangsel tersebut. Hal ini lantaran TPA Cipeucang hampir separuhnya lebih sudah diisi timbunan sampah, dan Pemkot Tangsel sendiri memiliki keterbatasan lahan. Sedikitnya 400 ton sampah per hari masuk ke TPA Cipeucang. Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan kerja sama dengan Pemkot Tangsel ini semata-mata sebagai upaya untuk dapat saling menguntungkan antara kedua wilayah yang sama-sama berada di Provinsi Banten, sehingga orientasinya lebih kepada saling memberi manfaat. Menurut informasi, rencana kerja sama pengelolaan sampah ini terealisasi pada awal tahun 2024 mendatang. Bupati Lebak dan Wali Kota Tangsel juga telah melakukan peninjauan langsung TPA Dengung yang berada di Kecamatan Maja, pada Jumat (29/9/23) kemarin. Menyikapi kerja sama ini, Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, mengimbau Pemkab Lebak untuk melakukan kajian lebih dalam lagi, karena manajemen tata kelola sampah di wilayah Kabupaten Lebak sendiri masih belum maksimal. “Kerja sama pengelolaan sampah jangan hanya mengedepankan profit, artinya kontribusi atau retribusi saja. Perlu adanya…

Nasional

Mediapublik.co Lebak–Proses penyidikan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten disorot aktivis mahasiswa, Ratu Nisya Yulianti, yang juga Ketua Umum HMI Cabang Lebak. Nisa menyayangkan langkah Kejari yang hingga saat ini belum juga menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini, padahal menurutnya sudah lebih dari 30 orang saksi yang diperiksa secara marathon sejak bulan Juni 2023 lalu. “Kami mendesak Kejari untuk segera mengumumkan siapa tersangkanya, mengingat sampai dengan hari ini Kejari Lebak sebagai aparat penegak hukum belum pernah sekalipun berani menetapkan tersangka dugaan-dugaan kasus pungutan liar,” tegas Nisa. Rabu (27/09/2023) Kata Nisya, berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, LSM, maupun masyarakat menaruh perhatian terhadap kasus ini, “Kasus ini akan menjadi preseden buruk jika dibiarkan berlarut-larut, apalagi ini menyangkut investasi, jangan sampai investor segan untuk datang ke Lebak hingga berdampak makin tingginya pengangguran,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lebak, Fahri, saat dikonfirmasi redaksi melalui pesan WhatsApp terkait perkembangan kasus ini enggan menjawab, padahal pesan yang dikirimkan sudah lebih dari dua kali sejak awal bulan Agustus 2023 lalu. Menurut kabar yang berhasil digali tim redaksi, penetapan tersangka kasus pungli senilai Rp345 juta ini masih menunggu gelar perkara atau expose kasus yang akan…

Nasional

Mediapublik.co Banten – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah menyebut prilaku dari ASN berinisial SO yang melakukan Tindakan tidak terpuji di lingkungan sekolah dengan melakukan pemukulan terhadap guru perempuan di SDN Cempaka 1, Kata Musa, pihaknya mengutuk aksi premanisme oknum ASN tersebut yang tidak pantas untuk ditiru. “Apapun dalihnya, saya geram dan mengutuk keras Tindakan guru yang melakukan aksi premanisme di SDN Cempaka 1 Lebak,’’ kata politisi partai berlambang ka’abah tersebut lewat sambungan seluleranya, Sabtu (16/9/2023) Selain itu, kata Musa, Komisi III DPRD Lebak yang merupakan mitra kerja dinas Pendidikan mendesak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar segera memanggil dan memeriksa oknum ASN yang berperilaku preman tersebut. Sehingga, kata Musa, kejadian kekerasan serupa tidak terulang di sekolah lain yang ada di Kabupaten Lebak “BKPSD jangan terkesan menutup nutupi kejadian kekerasan yang menimpa seorang guru perempuan di wilayahnya, karena seandainya tidak ditindak bisa menjadi potret buruk Pendidikan di Lebak. Saya akan kawal dan siap pasang badan,’’ jelas Musa. Sebelumnya juga, aksi kekerasan yang dilakukan oleh ASN berinisial SO mendapat simpati dari Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi. Menurut Nur Purnamasidi pihak sekolah, bagian pengawasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak harus bertindak tegas memberikan sanksi. “Saya berharap minta…