Megapolitan

Rapidin Simbolon Dicatut Saat Putusan Pengadilan, Begini Tanggapan Kejagung

42
×

Rapidin Simbolon Dicatut Saat Putusan Pengadilan, Begini Tanggapan Kejagung

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kejaksaan Agung memastikan semua laporan masyarakat maupun putusan pengadilan yang mengungkapkan keterlibatan pihak lain di muka Persidangan, Senin (25/9/2023)

Mediapublik.co Jakarta – Kejaksaan Agung memastikan semua laporan masyarakat maupun putusan pengadilan yang mengungkapkan keterlibatan pihak lain di muka Persidangan. Termasuk menindaklanjuti putusan Pengadilan yang menyebutkan dugaan keterlibatan Rapidin Simbolon dalam kasus korupsi Dana Covid-19.

Sebelumnya, sudah berulangkali, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejagung digeruduk pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang mendesak agar Jaksa Agung Prof Sanitiar Burhanuddin mengambil alih dan mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto lantaran jajaran tim penyidiknya dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dana penanganan Covid19 yang diduga melibatkan mantan Bupati, Rapidin Simbolon. Padahal dalam putusan Pengadilan, majelis hakim menyebutkan keterlibatannya dalam kasus yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

“Semua laporan pasti ditindaklanjuti mas”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, beberapa waktu yang lalu.

Terkait maraknya demo yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa yang melaporkan dugaan keterlibatan Rapidin Simbolon dalam kasus korupsi Dana Covid19, Ketut
mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci apa kendala yang dihadapi penyidik Pidsus Kejatisu

“Tanyakan kesana kenapa lama,”ujarnya singkat.

Kapuspenkum Kejagung yang akrab disapa Ketut juga meminta wartawan agar menanyakan kepada Kejatisu perkembangan kasus tersebut.

“Silakan Bapak tanyakan ke daerah,”pungkasnya.

Seperti diketahui Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara (Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Para pengunjukrasa melakukan aksinya diselingi aksi pembakaran ban motor di gerbang Kejagung.

Mereka mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin agar segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati) Sumut, Idianto.

Kejatisu yang saat ini dipimpin Idianto dinilai lamban menindaklanjuti laporan tersebut.

Padahal sebagaimana Putusan MA. No 439/Pid.Sus/2023, hakim menyebutkan keterlibatan mantan Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon terlibat dalam kasus tersebut sebagaimana putusan kasasi yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir, Jabiat Sagala.

“Sudah jelas dilihat dari salinan kasasi Jabiat Sagala dengan No. Putusan 439K/Pid.Sus/2023 yang diketahui oleh majelis hakim DR H Eddy Army SH MH. Tertuang dalam halaman 61 huruf a dan b. Sekali lagi, kami Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara (Jakarta) mendesak Jaksa Agung segera bertindak memeriksa dan meminta pertanggungjawaban Rapidin Simbolon,” tandasnya. (Jum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co Jakarta- Massa dari Gerakan Muda Samosir mendesak Kejaksaan Agung diminta untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana penanggulangan Covid19 di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, yang diduga melibatkan Rapidin Simbolon. Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (5/9) massa mendesak Kejagung mengambil alih lantaran lambannya penanganan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Massa mengungkapkan laporan adanya dugaan keterlibatan Rapidin Simbolon sudah dilaporkan ke Kejati Sumut oleh mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Jabiat Sagala. Namun hingga saat ini Kejatisu yang dipimpin Indianto belum juga bergerak cepat memproses aduan tersebut “Meminta Kejagung untuk segera menindaklanjuti, melakukan penyidikan kepada Rapidin Simbolon Sebab, dalam fakta persidangan dan putusan Mahkamah Agung menyebut yang bersangkutan ikut menikmati dana Covid19,” kata koordinator aksi Gerakan Muda Samosir, Angga. Massa menegaskan dalam persidangan kasus dugaan tipikor pada penyalahgunaan dana belanja tak terduga, dalam hal ini penanggulangan bencana non-alam tahun 2020 di Samosir merugikan negara sebesar Rp944 juta. “Rapidin harus bertanggung jawab, sebagaimana fakta persidangan,” kata Angga. Selain berharap kepada Kejagung, Massa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi proses penyidikan jika, Kejagung tidak bergeming seperti Kejati Sumut dalam menangani kasus dugaan dana Covid19 yang merugikan keuangan negar Rapidin Simbolon dilaporkan oleh mantan Sekda Samosir, Jabiat…