Nasional

Resmi, Pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham Dibuka Hari Ini, Ayo Daftar

185
×

Resmi, Pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham Dibuka Hari Ini, Ayo Daftar

Sebarkan artikel ini

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli.

Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas.

Baca Juga : Kungker Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri ke Lapas Subang, Ini Pentingnya

“Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya.

Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham.

Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut.

Ada pula PPPK untuk jenjang terampil yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut.

Ini Juga : Mantap, Ombudsman Jakarta Raya Terima Penghargaan Dari Kemenkumham RI

Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum, maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” pintanya.

Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun . Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan.

Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi.

Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir. Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.

Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id. Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung.

Baca Ini : Kemenkumham RI Sosialisasikan UU KUHP Baru bagi APH seluruh Indonesia

Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.

“Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” tutur Andap.

(Deni/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan peringatan hari HAM memiliki makna yang mendalam. Demikian disampaikan MenkumHAM dalam pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia ke-75 yang digelar di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023). “Malam ini menjadi momentum bagi kita bersama-sama merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights,” jelasnya. Pemilihan Tema “Harmoni dalam Keberagaman” dipandang relevan dan penting. Pasalnya, kata Yasonna, “Harmoni dalam keberagaman” menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan beragaman Indonesia yang berlimpah. “One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” jelasnya. Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Salurkan Bantuan Kumham Jabar Peduli Palestina Melalui BAZNAS Sejalan dengan semangat mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman Yasonna  mengungkapkan KemenkumHAM telah menjalankan sejumlah program di bidang HAM yang menyasar instansi pemerintah maupun pelaku bisnis di antaranya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) “Terkini, KemenkumHAM telah menyusun Indeks HAM Indonesia (IHAMI) yang kedepannya akan menjadi alat untuk mengukur implementasi HAM di tanah air,” terangnya. Tidak lupa, MenkumHAM juga menghimbau seluruh pihak agar dapat menjaga keharmonisan dalam keberagaman pandangan politik jelang pemilu serentak 2024. “Pemerintah…

Megapolitan

Mediapublik.co Jakarta – Komisi II DPR RI meminta pemerintah dalam sistim  penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyamakan standar. Terutama untuk pengisian formasi ASN karena tidak semua daerah memiliki kesamaan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikatakkan Anggota Komisi II DPR RI Difriadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. “Pemerintah untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk daerah ketika nanti penerimaan terbuka nanti tidak sama semua standarnya,” Kata Diifriadi, Senin (13/11/2023). Menurut Difriadi, orang daerah di harapkan memperoleh perhatian khusus untuk mengisi formasi ASN. Terutama khususnya di instansi kepemerintahan daerah,agar orang daerah dapat tertampung dengan baik. “Jadi ini penting untuk perlindungan bagi pemda khususnya sumber daya manusia  yang ada di daerah sehingga mereka bisa tertampung dengan baik dalam ASN”,kata Legislaror asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II tersebut. Lebih lanjut Difriadi mencontohkan pola penerimaan ASN di IKN (Ibu Kota Negara) yang menerapkan pola penerimaan ASN 20 persen untuk masyarakat Kalimantan Timur,20 persen untuk seluruh Provinsi di Kalimantan,10 persen untuk masyarakat Sulawesi dan sekitarnya,50 persennya untuk seluruh Indonesia. Pola penerimaan seperti itu sangat bagus dan perlu di terapkan tidak hanya di kawasan IKN namun untuh seluruh ASN di pemerintaan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota. “Saya kira…

Daerah

MediaPublik.co, Cirebon | Sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Metode Blended learning pada Tahun Anggaran 2022. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, melakukan Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lapas Cirebon serta di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Evaluasi Pasca Pelatihan bertujuan untuk mengukur dan menilai ketepatan pelatihan yang dilakukan BPSDM Hukum dan HAM, sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan dampak pelatihan baik bagi individu ataupun lembaga. Baca Juga : Saat HUT Kempo ke 5, Lapas Narkotika Gunung Sindur dan Kumham Bogor Gelar Baksos Petugas Lapas Cirebon yang mengikuti Latsar Tahun 2022 berjumlah 16 peserta. Teknis evaluasi ini memastikan bahwa setiap individu telah memahami betul materi yang diberikan serta telah mengimplementasikannya. Seperti Wawasan Kebangsaan & Bela Negara, Tata nilai BerAKHLAK, Tugas Fungsi dan Peran ASN, dan pertanyaan seputar kedinasan, serta progres kelanjutan Aktualisasi sebagai projek akhir terdahulu. Ini Juga : Ratusan Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalani Skrining TB-HIV dan TCM Kalapas Cirebon, Yan Rusmanto beserta jajaran menyambut hangat kedatangan para Evaluator. Kabag TU, Leny dan Ka.KPLP, Dody juga turut menjadi responden selaku mentor selama peserta melaksanakan pelatihan dasar tersebut. Semoga…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik). Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas). Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Banten Sosialisasikan Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak “Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham,” ucap Reinhard. Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. “Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard. Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II. ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB). Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan…