Nasional

Resmi! Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 Disetujui

54
×

Resmi! Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 Disetujui

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Minggu (24/09/2023).

Mediapublik.co Serang-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan telah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disetujui DPRD Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten akan menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi pembahasan evaluasi.

Hal itu diungkap Al Muktabar saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten terkait Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu (24/9/2023).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten juga turut hadir dalam Rapat itu.

Al Muktabar memaparkan, sebelumnya Raperda tersebut juga telah dilakukan pembahasan bersama antara TAPD Provinsi Banten dengan Banggar DPRD Provinsi Banten. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab dan upaya positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menyelenggarakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

“Pemprov Banten dan DPRD Provinsi Banten secara bertahap telah melakukan upaya agar proses penganggaran daerah terus menerus disempurnakan seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya

Selain dengan aspek normatif, kata Al Muktabar, Raperda tersebut juga sebagai upaya optimalisasi dalam rangka pemenuhan dan percepatan pembangunan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Dalam proses penyusunan perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 ini telah dilakukan melalui pembahasan bersama secara intensif dan seksama oleh TAPD dan Banggar DPRD Provinsi Banten,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan dengan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD atas Raperda tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada Kemendagri untuk mendapatkan fasilitasi pembahasan evaluasi atas Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023.

“Selanjutnya kita akan memprosesnya untuk mendapatkan fasilitasi Kemendagri 14 hari kedepan, mudah-mudahan hal itu dapat segera selesai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan pada dasarnya perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023 difokuskan pada pembangunan dan kemasyarakatan.

“Perubahan ini lebih kepada memenuhi pembelanjaan mandatory, penyesuaian dari ketentuan dan hal lainnya,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain Rapat Paripurna DPRD Banten terkait pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2023. Rapat Paripurna tersebut juga membahas terkait Penetapan Perubahan Keputusan DPRD tentang PROPEMPERDA Provinsi Banten Tahun 2023, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Banten TA 2024 dan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten TA 2024. (David)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co Lebak –  PJ Gubernur Banten Al Muktabar mengingatkan para pengusaha galian c atau yang sering disebut galian tanah untuk segera mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kelengkapan izin usahanya. Pernyataan tersebut dia sampaikan diisela -sela kunjungan melihat pembangunan sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 4 Rangkasbitung, Minggu (3/12/2023). Pernyataan Al Muktabar sampaikan bukan tanpa sebab. Hal itu, kata Al Muktabar karena maraknya galian tanah yang diduga tak berizin di Kabupaten Lebak. “kembali kepada peraturan, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan saya harap semuanya (pengusaha galian c) patuh terhadap peraturan undang-undang yang ada.” Kata Al Muktabar. Disinggung kerap ada korban meninggal dunia di lokasi galian tanah, Pada kesempatan itu, Al Muktabar meminta dengan tegas agar pengusaha galian tanah berpedoman terhadap peraturan yang sudah ada. Karena kata PJ Gubernur tersebut, itu untuk kebaikan bersama. “Kembali saya berpesan (kepada pengusaha – pengusaha galian c ilegal) patuhi semua aturan karena itu merupakan kebaikan kita bersama.” tegas Al Muktabar. Sebelumnya, banyak pemberitaan makin maraknya galian – galian tanah yang diduga ilegal di Kabupaten Lebak, yang sudah banyak memakan korban jiwa. Namun anehnya galian – galian ilegal tersebut hingga saat ini masih leluasa beroperasi tanpa adanya tindakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini,…

Nasional

Mediapublik.co Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho didampingi Dirreskrimsus, Dirreskrimum dan Dirresnarkoba Polda Banten menghadiri acara Penyerahan Penghargaan Dari Dirut Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso Kepada Kapolda Banten. Penyerahan tersebut atas Prestasi Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Besar Lt. 2 Kantor Pusat Perum Bulog pada Rabu (18/10). Dalam kesempatannya Kapolda Banten menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirut Perum Bulog atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan. “Kita menerima penyerahan penghargaan dari Direktur Utama Perum Bulog atas Prestasi Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia,” kata Kapolda Banten, Dr Irjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto, Rabu (18/10/2023) Kemudian Rudy juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat atas upaya Pengungkapan Kasus Mafia Beras Dalam Penyaluran Beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP) dan Isu Aktual Perberasan Indonesia di wilayah Provinsi Banten. Sebelumnya Satgas Pangan Polda Banten telah berhasil membongkar pengoplosan beras Bulog. Sebanyak 350 ton beras Bulog yang sudah maupun yang belum dioplos dikemas ulang dengan merek lain dan telah disita Polda Banten pada Jumat (10/02/2023)….

Nasional

Mediapublik.co Tangerang-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau pembangunan tahap 2 Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 31 Kabupaten Tangerang. Bangunan tiga lantai untuk 9 ruang kelas dengan nilai kontrak Rp 4,868 miliar. Sebagai daerah tujuan investasi, Pemprov Banten terus menggiatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pada Tahun 2023, sudah terbangun 19 Unit Sekolah Baru (USB) dan 59 Ruang Kelas Baru (RKB),” ungkapnya usai meninjau pembangunan tahap 2 Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 31 Kabupaten Tangerang Jl AMD IX, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (14/10/2023). “Kita dalam rangka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak dari penyerahan bantuan Sosial, meninjau SMKN, lalu SMAN 31 Kabupaten Tangerang. Mengecek Percepatan pembangunan,” jelas Al Muktabar. Ditegaskan, pembangunan USB dan RKB sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Masih menurut Al Muktabar pembangunan sekolah sangat relevan dengan penguatan SDM yang menjadi konsentrasi Presiden Joko Widodo. Pemprov Banten mempersiapkan generasi muda Banten dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekaligus penguatan SDM masyarakat Banten sebagai daerah tujuan investasi. “Bonus demografi penting untuk dikelola sumber daya manusianya dalam rangka kita berkiprah di tingkat nasional maupun internasional,” ungkapnya. “Sekolah kita dorong untuk penguatan mata ajar kemampuan kuantitatif, konektivitas dengan lapangan kerja melalui vokasi,” tambahnya. Masih menurut Al Muktabar, sebagai daerah tujuan…

Nasional

Mediapublik.co Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten kembali menggelar pelatihan simulasi pengamanan VIP/VVIP Protection Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi kontinjensi dan antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten. Kegiatan bertempat di Lapangan KP3B Provinsi Banten pada Rabu (11/10/2023). Pelatihan simulasi tersebut dilakukan guna mematangkan kesiapan personel jika suatu saat terjadi tindakan anarkis atau konflik sosial yang menimbulkan kerusuhan dalam rangka pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang. Kegiatan dihadiri Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Dede Rojudin yang diwakili Wadansat Brimob Polda Banten AKBP Hadi Saepul Rahman beserta Pamen dan Pama Polda Banten serta diikuti sekitar 700 personel Polda Banten dengan melibatkan personel dari berbagai satuan kerja khususnya Satbrimob dan Ditsamapta. Dalam kesempatannya Wadansat Brimob Polda Banten AKBP Hadi Saepul Rahman menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya pelatihan tersebut. “Hari ini kami kembali menggelar latihan simulasi pengaman VIP/VVIP Protection Calon Presiden serta Wakil Presiden menjelang Pemilu tahun 2024, tujuanya untuk memastikan para personel siap menghadapi tugas nyata saat kampanye di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Hadi. Hadi juga menegaskan bahwa tugas personel Polda Banten kedepan akan lebih berat terlebih saat memasuki tahapan-tahapan Pemilu 2024. “Tugas personel Polda Banten kedepan pasti lebih berat, sehingga personel perlu dipersiapkan sejak dini melalui…