Daerah

Sekjen Mata Hukum Minta Kapolres Baru Lebak Harus Tertibkan Kegiatan Pertambangan dan Galian di Lebak

74
×

Sekjen Mata Hukum Minta Kapolres Baru Lebak Harus Tertibkan Kegiatan Pertambangan dan Galian di Lebak

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto; Mukhsin Natsir Sekjen Mata Hukum, Sabtu (29/07/2023).

Mediapublik.co Lebak | kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di provinsi Banten yang saat ini sebagai kabupaten yang sudah berkembang.

Namun diharapkan untuk mempertahankan kelanjutan kabupaten Lebak sebagai kota yang berkembang tentu harus didukung dengan investasi pemasukan daerah.

Salah satu investasi pemasukan daerah yang bisa memberikan nilai tambah untuk pembangunan daerah kota Lebak disektor izin investasi pertambangan dan galian-galian tanah karena kegiatan pertambangan dan izin galian di kabupaten Lebak ini sangat populer dan sangat di minati oleh pelaku usaha lokal dan non lokal.

Maka dari itu, ” kapolres baru Lebak untuk lebih giat memberikan perhatian terhadap pengawasan tertibnya izin-izin galian tambang maupun galian tanah Merah, sebab peran penegak hukum dalam hal ini polres Lebak sangat berperan membantu pemerintah daerah kabupaten Lebak (Pemda Lebak), untuk meningkatkan investasi pemasukan daerah dalam program pembangunan kabupaten Lebak yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebak, ” Pungkas Sekjen mata hukum saat dikonfirmasi media.

Tetapi sebaliknya bila peran daripada APH dalam hal ini polres Lebak tidak dapat memberikan pengawasan untuk menertibkan segala kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin maka bisa berpotensi merugikan daerah Lebak.

Maka dari itu Sekjen mata hukum berharap kepada kapolres Baru Lebak bisa berperan dalam menertibkan galian tanah Merah dan pertambangan di Lebak.

Dengan demikian kegiatan pertambangan atau galian tanah Merah di Lebak peran APH tidak secara aktif melakukan pengawasan maka bisa mendorong keresahan bagi masyarakat warga Lebak dan menyebabkan timbulnya polusi udara dan dampak sosial dan ekonomi bagi warga Lebak.

Disamping itu Sekjen mata hukum meminta peran pengawasan kapolres Lebak terhadap banyaknya keluhan masyarakat mengenai fasilitas umum, salah satunya pembangunan jalan yang banyak menjadi sorotan masyrakat terhadap ruas-ruas fasilitas jalanan yang dianggap banyak mengalami kerusakan dan dampaknya mengganggu aktivitas warga Lebak.

(David/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co Lebak – Proyek drainase Jalan Raya Nasional Rangkasbitung – Cikande hancur oleh truk-truk galian tanah merah. Tepatnya di Jalan Ir Soetami, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak hancur. Informasi yang dihimpun dari pekerja proyek drainase yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dirusak oleh angkutan tanah merah. Menurut para pekerja angkutan truk tanah merah kerap kali pakir di  bahu jalan. Sementaraa itu, proyek Drainase sempat ditelusurii tak memiliki plang papan nama. Padahal, informasi yang didapat bahwa proyek tersebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Salah-seorang koordinator lapangan proyek drainase yang enggan disebut namanya saat dikonfirmasi mengatakan, drainase tersebut hancur akibat ulah truk pengangkut tanah dari galian Kampung Tutul, Desa Citeras. “Iya kang (menyebut wartawan) ini penyebab drainase itu hancur”. (seraya mengirim bukti foto truk pengangkut tanah yang bannya masuk kedalam drainase tersebut). “Kami lagi cari mobilnya belum ketemu, pihak pengelola armada pun belum bertanggungjawab”. Singkatnya Minggu (15/10/2023) Di tempat yang berbeda, Ketua Koornas Banten Yusuf Reza Soleman meminta pihak penegak hukum untuk melakukan penelaahan tentang proyek tersebut. Kata Yures, apakah proyek tersebut dibawah pengawasan APH atau tidak. “Kalau dibangun sudah hancur dan yang mengerjakannya tidak bertanggung jawab. Apalagi tidak ada papan nama, bahaya, kan publik wajib mengetahui jumlah anggarannya,” jelas Yures….

Nasional

Mediapublik.co LEBAK – Seorang gadis berusia 13 tahun warga Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, diduga telah mengalami tindak perkosaan yang dilakukan oleh 4 remaja asal Kecamatan Bayah, Lebak Banten, Rabu (11/10/2023) Namun, 4 orang terduga pelaku pemerkosaan yang merupakan warga Desa Bayah Barat tidak diproses hukum, lantaran terjadi proses perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku yang difasilitasi oleh pemerintah desa masing-masing. Korban yang disamarkan namanya tersebut, diduga mengalami tindak kekerasan seksual pada 24 September lalu, saat batal menyaksikan konser musik yang diadakan di Kecamatan Bayah. Akibatnya, korban saat ini mengalami trauma dan masih menjalani perawatan medis. Berdasarkan informasi yang didapat, keluarga korban mengaku mendapat tekanan saat kesepakatan damai terjadi, bahkan laporan yang telah dibuat di Polsek Bayah juga diminta untuk dicabut kembali. Tim redaksi mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Bayah Barat, Usep Suhendar, lewat pesan singkat WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan Usep belum memberikan penjelasan walau pesan bertanda telah diterima. Sementara itu, Kepala Desa tempat korban berdomisili, Suryana, menjelaskan saat kesepakatan damai dibuat ia tengah berada di rumah sakit, “Saya saat itu sedang di rumah sakit, ada keluarga yang sakit. Saat itu, orang tua korban katanya sepakat untuk damai,” jelas Suryana lewat pesan singkat. Kapolsek Bayah, Iptu Samsu…

Daerah

MediaPublik.co, Banten | Disamping Maraknya pertambangan galian tanah Ilegal yang meresahkan lingkungan masyarakat, Matahukum sebut “penyidik polda terapkan undang² kejahatan perekonomian. Melakukan kegiatan pertambangan diarea kawasan milik negara secara melawan hukum dengan memperdagangkan hasil tambang pasir yang merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan,akibat dari perbuatannya melakukan pertambangan secara illegal negara mengalami kerugian dan merusak kawasan tanah milik negara dibawa pengusaan milik perhutani”.Pungkas sekjen mata hukum. Baca Juga : Sekjen Mata Hukum Minta Kapolres Baru Lebak Harus Tertibkan Kegiatan Pertambangan dan Galian di Lebak Matahukum juga minta kepada penyidik polda Banten agar memanggil dan memeriksa pihak perhutani untuk diminta keterangannya agar bertanggung jawab terjadinya penambangan pasir illegal secara melawan hukum di kawasan perhutani milik negara. “Perhutani harus bertanggung jawab secara hukum atas galian pertambangan pasir secara illegal dan melawan hukum terhadap pelaku usaha itu”. Tuturnya. Perhutani harus bisa memberi sanksi hukum pidana maupun denda ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha itu atas perbuatannya melakukan pengrusakan dan penambangan pasir secara illegal dan harus bertanggung jawab mengembalikan keutuhan kawasan milik negara itu yang telah dirusak secara melawan hukum. “Namun bilamana perhutani tidak dapat mempertanggung jawabkan dan memberi sanksi pidana dan ganti rugi kerugian negara terhadap pelaku penambang illegal maka patut saya menduga pihak perhutani terlibat…

Hukum dan Kriminal

Mediapublik.co Lebak-Jajaran Sat Resnarkoba Polres Lebak Polda Banten kembali berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan tanpa izin edar di daerah hukum Polres Lebak. Dua Pelaku FS (26) dan MR (39) Warga Cijaku berhasil diamankan pada Senin (31/7/2023) sekira pukul 21.00 wib di sebuah bengkel Kp. Cipalabuh Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak berikut barang buktinya. Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono, SIK melalui Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Malik Abraham,SPd membenarkan hal tersebut, “Ya Jajaran berhasil mengamankan Dua Pelaku FS (26) dan MR (39) dengan barang bukti 108 (seratus delapan) butir obat merek Tramadol HCI, 460 (empat ratus enam puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna Biru, Uang hasil penjualan sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) -uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Satu buah tas selempang warna hitam,” ujar Malik. Senin (7/8/2023). “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 197 atau pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” tegasnya. “Polres Lebak dibawah kepemimpinan AKBP Suyono, SIK berkomitmen untuk terus memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di daerah hukum Polres Lebak,” tutur Malik. “Tentunya perlu dukungan dan informasi dari seluruh komponen masyarakat baik…