Lebak – Sejumlah aktivis Kabupaten Lebak Banten menyoroti serius kebijakan KPU Lebak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi jelang Pilkada 2024 dengan mendatangani sejumlah Artis ibu Kota. Menurut mereka, kegiatan tersebut dinilai kurang pas. Karena, sosilisasi itu dinilai hanya bersampak diwilayah tempat hiburan jasa.
Seperti yang disampaikan oleh Enggar Penggiat Media Sosial, dimana dirinya telah turun langsung melihat kegiatan Festival Sosilisasi Pemilihan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan di Gor Ona, Jumat malam Sabtu 15 November 2024.
“Saya dan kawan-kawan langsung turun kelapangan, bahwa warga yang mengahdiri tidak ada satu per-empat pun dalam acara tersebut. Artinya, menurut saya sosialisasi itu tidak mungkin optimal,”tegas Enggar kepada puluhan media, Minggu (17/11/2024).
Padahal, Kata Enggar, KPU Lebak bisa saja bekerjasama dengan Forkopimnda memberdayakan para budaya dan kesenian yang ada di Lebak. Sehingga, anggaran tersebut dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Lebak.
“Dan menurut saya, itu akan lebih maksimal. Tinggal dari pihak pengkratip seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak di ikut sertakan untuk mensosialisasikan ke masyarakat bawah,”ujarnya.
Lanjut Enggar, dengan digelarnya kegiatan mengundang Artis ibu Kota menurutnya itu hanya terkesan menampilkan kemewahan dan diduga hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.
“Saya meyakini mendatangkan sejumlah artis ibu kota tidak mungkin cukup anggaran sedikit, saya pastikan dengan kawan – kawan untuk mempertanyakan dan KPU wajib transparan. Karena bagaimanapun itu adalah uang hasil dari keringat rakyat,”tandasnya.
Diketahui, sejauh ini perjalanan KPU Lebak sudah beberapa kali menggelar kegiatan dengan mendatangkan artis nasional ke Kabupaten Lebak.
Seperti kegiatan pertama, KPU Lebak mendatangkan Judika dalam Peluncuran Maskot dan Jingle KPU di Pilkada Lebak pada (15/6) lalu.
Kedua, KPU juga telah mendatangkan The Virgin dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada 2024 di Kecamatan Cilograng pada (24/8).
Ketiga, kegiatan KPU Lebak Goes to Campus dengan menghadirkan bintang Stand Up Comedy pada (2/11) lalu.
Kemudian yang baru-baru ini, pihak KPU telah mendatangkan Aura Kasih dan Souljah serta deretan artis lainya dalam puncak Kegiatan Sosialisasi Pilkada di Stadion Uwes Qorny, Jumat (15/11).
Selain Enggar yang menyoroti serius terhadap KPU Lebak, itupun menuai kritik tajam dari Aktivis Mahasiswa. Menurut mereka, kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Lebak itu terlalu berlebihan.
Masyarakat Peduli Anti Korupsi (Kompak), Nurul Huda menyebut kegiatan itu
tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
Bahkan mereka menyebut, masih banyak warga Lebak yang belum tahu tentang pelakasanaan pilkada serentak dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati serta Wakil Bupati Lebak.
Padahal sumber dana yang menggelontorkan hingga miliaran rupiah berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Lebak 2024 yang akan digelar 27 November 2024 mendatang seharusnya tersosilisasikan secara menyeluruh hingga kepelosok
“Seharusnya ada sosialisasi yang bisa dirasakan secara menyeluruh kepada masyarkat. Jangan sampai kegiatan dengan anggaran besar namun tidak memberikan dampak kepada mayarakat bahkan apalagi mereka tidak tahu-menahu soal pilkada, itu akan miris, sementara ini soal masa depan lima tahun kedepan,”tegas Nurul.
Pihaknya berpandangan seharusnya kegiatan yang digelar bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kegiatan yang besar tidak mesti harus mengundang artis nasional. Terlebih, fakta dilapangan partisipasi masyarakat masih kurang.
“Inilah yang menjadi sebuah kehawatiran secara nyata, kegagalan bagi KPU Lebak yang mana tidak efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag HSDM KPU Lebak, Devi Yustiadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan KPU Lebak dipegang oleh komisioner yang memiliki tanggung jawab.
Kata dia, berbagai kegiatan yang sudah digelar sudah ada tanggung jawabnya pada setiap komisioner.
“Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang digelar tanggung jawabnya ada komisioner, kalo divisi kami tidak mengerjakan kegiatan tersebut,” kata Devi saat berada di kantor KPU Lebak, yang dikutip dari radarbanten.co.id.
Ditannya terkait jumlah anggaran yang dihabiskan dalam berbagai kegiatan yang telah digelar. Devi menyebut, hal tersebut bukan kewenangannya, untuk menyampaikan.
“Mengenai hal itu, saya tidak memiliki kewenangan terkait soal anggaran. Jadi kewenangan itu ada pada Komisioner KPU Lebak,”katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengaku bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak membuang-buang anggaran.
Karena, kata ia, kegiatan yang digelar untuk penyampaian sosialisasi kepada masyarakat.
“Kalau saya sih selagi bisa dipertanggungjawabkan nnti kita akan bicara tentang indeks. Ada haknya masyarakat Kabupaten Lebak untuk menerima sosialisasi. Dan kita tidak mau mengurangi hak masyarakat, mereka harus tahu informasi seluas-luasnya tentang pelaksanaan,”katanya. (*Fal/ Red)
