Nasional

Variabel Kepatuhan Substantif Masuk Penilaian Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI

58
×

Variabel Kepatuhan Substantif Masuk Penilaian Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Senin (3/7/2023)

Mediapublik.co JAKARTA – Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI di tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana bukan hanya terhadap variabel atributif, melainkan juga variabel substantif. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Senin (3/7/2023).

“Saya meyakini seluruh variabel atributif, seperti ketersediaan informasi layanan yang memuat persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu, dan lain sebagainya di wilayah DKI Jakarta dan daerah kab/kota penyangganya sudah tuntas atau hampir tuntas. Namun yg terpenting adalah bagaimana varibel substantif juga bisa dipenuhi,” tegas Hery.

Variabel substantif yang dinilai adalah kepatuhan terhadap produk hukum yang disampaikan Ombudsman RI.

“Apabila ada tindakan korektif dari hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi, kita menilai apakah hasil tersebut dipatuhi/ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi Terlapor. Jika tidak dipatuhi, maka nilai instansi tersebut bisa terkoreksi hingga tidak akan layak mendapatkan Predikat Tinggi atau masuk dalam Zona Hijau, sebab nilainya akan berkurang,” lanjutnya.

“Oleh karenanya, dalam Penilaian Kepatuhan di tahun ini harus dilihat lagi, apakah instansi pernah mendapatkan Tindakan Korektif dari LAHP Ombudsman atau tidak. Kalau pernah, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Namun hal itu baru bisa untuk kementerian/lembaga dan pemprop,” tegasnya lagi.

Pihaknya menghimbau agar seluruh penyelenggara pelayanan publik bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman RI hingga dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kantor Perwakilan ORI di daerah. Hal ini menjadi dasar bagi Ombudsman RI untuk melakukan pendampingan teknis lebih lanjut agar kepatuhan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Senada, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedi Irsan juga menekankan bahwa di tahun ini, Ombudsman RI mulai bergerak pada penilaian kualitas substantif.

“Kami ingin menegaskan bahwa di tahun ini, yang perlu disiapkan bukan hanya soal atribut pelayanan, namun yang menjadi catatan adalah soal tindak lanjut terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI, dimana hal tersebut harus ditindaklanjuti sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik, khususnya dalam hal ini di wilayah kerja Jakarta Raya,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, Hery Susanto juga menekankan bahwa pelaksanaan MoU atau Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemprov DKI Jakarta dan pemkab/kota daerah penyangganya perlu dilakukan sebelum Penilaian Kepatuhan dimulai.

Pihaknya menghimbau agar seluruh penyelenggara pelayanan publik bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman RI hingga dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kantor Perwakilan ORI di daerah. Hal ini menjadi dasar bagi Ombudsman RI untuk melakukan pendampingan teknis lebih lanjut agar kepatuhan pelayanan publik menjadi lebih baik.

“Semoga di tahun depan sudah terjalin MoU, sehingga pendampingan terhadap Penilaian Kepatuhan di wilayah Jakarta Raya bisa lebih komprehensif,” pungkas Hery.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Fonika Affandi, menerima kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, Asisten Muda Ombudsman RI Jakarta Raya, Rio Saputro beserta tim kesekretariatan Ombudsman RI Jakarta Raya Rabu 12 Desember 2023. Kedatangan tim Ombudsman RI Jakarta Raya dalam rangka memberikan penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan kepada jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Fonika menyampaikan terima kasih atas kedatangan Ombudsman RI Jakarta Raya ke Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Baca Juga : Mantap, Lapas Gunung Sindur Gandeng Joyful Cooking Class Latih Tata Boga “Terima kasih atas kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Bapak Dedy Irsan beserta tim Ombudsman di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta”, ujar Fonika. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan menyampaikan untuk terus memberikan pelayanan publik yang terbaik. Pihaknya telah melakukan uji petik langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan hasilnya sangat bagus. Kata Dedy, dalam proses penanganan pengaduan pelayanan publik kita harus mengacu kepada Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, kemudian setelah dilaksanakan pelayanan publik kita harus melakukan survey kepada pengguna layanan sebagai bentuk evaluasi. “Saya sampaikan untuk terus memberikan pelayanan…

Megapolitan

MediaPublik.co, Banten | Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan 9 Pemerintah Daerah dan 1 perguruan tinggi di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 25 Juli 2023, bertempat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Pemerintah Daerah yang memberikan komitmennya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Pemprov Banten, Pemkot Serang, Pemkot Cilegon, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Serang, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkab Tangerang. Kemudian terjalin juga komitmen dari perguruan tinggi Universitas Serang Raya. Para perwakilan Pemerintah Daerah dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Banten ini menandakan keseriusan dan komitmen dalam menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI. Pemerintah Daerah menyadari bahwa partisipasi aktif dalam kerja sama ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baca Juga : Ombudsman Banten Kembali Lakukan Penilaian Pelayanan Publik Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Marsetiono; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriadi; Pj. Gubenur Banten, Al Muktabar; Wali Kota Serang, Syafrudin; Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian; Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah; Bupati Pandeglang, Irna Narulita; Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan; Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin; Sekretaris…

Megapolitan

MediaPublik.co, Malang | Kejaksaan Negeri Kota Malang Gelar Forum Konsultansi Publik (FKP), Meningkatkan Standar Pelayanan Publik. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen Eko Budisusanto, SH, MH menyampaikan bahwa pada hari Kamis 22 Juni 2023. Di Aula Kejaksaan Negeri Kota Malang telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan dalam Pelaksaanaan Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Baca Juga : Kejari Jakarta Barat Serahkan Barang Bukti dan Tersangka Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini merupakan Amanat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kabid Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai narasumber. Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tersebut menyampaikan bahwa dalam era digital ini, beberapa pelayanan bisa lebih dimaksimalkan dengan menggunakan media online. Ini Juga : Kejari Kota Malang Cegah Barang Terlarang dengan Tes Urine Turut hadir ebanyak 25 orang tamu undangan dari elemen masyarakat,…