Daerah

Kanwilkumham Kalbar Gagaskan Peningkatan Pendaftaran KI di Sintang Semakin MANTAP

122
×

Kanwilkumham Kalbar Gagaskan Peningkatan Pendaftaran KI di Sintang Semakin MANTAP

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : Kanwilkumham Kalimantan Barat Gagaskan Peningkatan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sintang, (Rabu, 15/11/2023)

MediaPublik.co, Sintang – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kabupaten Sintang terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Koordinasi Pencegahan Pelanggaran HKI.

Acara yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 November 2023 di BAPPEDA Kabupaten Sintang ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk pejabat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dimulai dengan koordinasi antara Tim Kanwil Kemenkumham Kalbar dan BAPPEDA Kabupaten Sintang, yang menghasilkan kesepakatan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Fasilitasi Pendaftaran HKI.

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Peringati Hari Pahlawan Nasional dan HUT Ke-5 FKI Dengan Doa Bersama

Pembukaan resmi acara dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus yang melanjutkan diskusi tentang pentingnya Pelindungan, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan KI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Dalam forum diskusi, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkumham Kalbar Andy Hermawan, menjelaskan enam Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang mencakup berbagai aspek, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, DTLST, Hak Cipta, Paten, dan Merek serta Indikasi Geografis.

Andy menekankan peran penting pemangku kepentingan (stakeholder) dalam memajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Selanjutnya, Andy Hermawan menginformasikan tentang jangka waktu pelindungan HKI. Misalnya, Hak Cipta memiliki masa berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, sementara Merek memiliki jangka waktu tambahan 10 tahun setelah masa berlaku pemegang merek.

Ini Juga : Kemenkumham RI Raih Penghargaan Terbaik ke-1 dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2023

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual juga disampaikan oleh Sigit Pramono melalui PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) di www.dgip.go.id.

Dalam rangka mendukung pendaftaran KI Komunal, Sigit Pramono menyebutkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan oleh pemohon yang telah tersertifikasi pada Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Fokusnya adalah meningkatkan sistem layanan, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual, serta memastikan penegakan hukum di bidang HKI semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

Langkah ini diharapkan akan mendukung upaya Indonesia untuk keluar dari Priority Watch List yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR), serta mendorong kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan pengelola manajemen pusat perbelanjaan dalam menghindari perdagangan barang/produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.

(Deni/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Mediapublik.co  Pontianak – Dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun baru 2024. Persatuan Oikumene Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Kunjungan Tali Kasih ke sejumlah Panti Asuhan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Sabtu (23/12) Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Muhammad Tito Andrianto, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto,  Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini serta Pejabat Struktural JFT, JFU dan pengurus Dharma Wanita Pengayoman Kanwil Kumham Kalbar Hadir dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebuah perwujudan dari kesungguhan dan kepedulian Kemenkumham Kalimantan Barat dalam memberikan Tali Kasih kepada semua yang hadir. dan apa yang diberikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi bapak dan ibu sekalian. Di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, kegiatan mulai bergulir dengan penuh kepedulian kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian, menyebarkan paket sembako kepada sejumlah kelompok, termasuk supir online, satpam gereja, staf sekolah, dan petugas kebersihan kantor. Aksi mulia ini secara langsung diprakarsai oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Muhammad Tito Andrianto. Dalam kegiatan ini, Tito Andrianto didampingi pimpinan tinggi lainnya dan Ketua Pengurus Dharma Wanita Pengayoman Kanwil Kumham Kalbar beserta anggota. Dilanjutkan Kunjungan Tali Kasih ke…

Daerah

Mediapublik.co Kalbar – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM RI, Iwan Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Kejuaraan Kempo Antar Graha Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham RI, Jum’at (15/12/2023). Iwan yang membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. laoly menyampaikan, apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) DKI Jakarta dan Pengurus Provinsi FKI DKI Jakarta yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kompetisi ini untuk pertama kalinya yang akan memperebutkan “MENKUMHAM CUP”. “Semoga kegiatan ini akan menjadi event tahunan yang dilaksanakan secara rutin di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana olahraga PTP untuk tenis. Saya yakin dengan dilaksanakannya kejuaraan ini akan mampu mempercepat perkembangan olahraga Kempo di Indonesia,” kata Iwan. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat bibit-bibit baru atlet Kempo Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka terus berlatih dan meningkatkan prestasinya tidak hanya di lingkungan internal saja, melainkan juga dapat berkontribusi bahkan memenangkan event-event kejuaraan di level Nasional dan Internasional. “Saya berharap Graha-graha Kempo Kementerian Hukum dan HAM dapat media pelatihan, khususnya ilmu beladiri yang akan menjadi bekal bagi petugas penjagaan dan pengawasan pada Lapas, Rutan, Rumah Detensi Imigrasi, serta staff di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang kerap kali berhadapan…

Daerah

Mediapublik.co Jakarta – Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat kembali menggelar kegiatan Inkubator Bisnis Bank Indonesia (INKUBBI) yang menjadi kegiatan andalan setiap tahunnya. Dalam tema “Strategi Membangun Brand untuk UMKM Kalimantan Barat”, acara ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengenali pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dihadiri oleh 25 pelaku UMKM terpilih dari seluruh Kalimantan Barat, kegiatan ini berlangsung di Aula lantai 4 Gedung Bank Indonesia di Pontianak pada hari Jumat, 24 November 2023. Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penyampaian materi oleh Fungsional Analis KI / PPNS Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kalbar Herry Hermawan. Materi yang disampaikan membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, mencakup proses pendaftaran HKI, penegakan hukum terkait HKI di Indonesia, dan mekanisme pengaduan pelanggaran HKI. Herry menyampaikan pentingnya bagi para pelaku UMKM untuk memahami langkah-langkah pendaftaran merek usaha mereka guna menghindari potensi pelanggaran HKI, khususnya terkait merek. Herry juga memberikan informasi terkait mekanisme pelaporan pengaduan secara tertulis, baik melalui PPNS KI Ditjen KI maupun Kanwil Kemenkumham Kalbar, serta pengaduan melalui laman E-Pengaduan Ditjen KI. Menanggapi hal tersebut, Herry menyatakan, “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM terhadap perlindungan KI. Saya berharap para pelaku…

Daerah

Mediapublik.co Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Kalender Kerja (KK), Jum’at (24/11/2023). Tujuannya, untuk mewujudkan Perencanaan yang baik, Penyerapan keuangan Negara yang Akuntabel dan Andal serta transparan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Iwan Pramori saat membacakan Laporan Ketua Pelaksana. Menurut Iwan, tujuan dilaksanakn kegiatan penyusunan RPD dan kalender kerja satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar Tahun Anggaran 2024 adalah untuk membimbing serta memastikan bahwa RPD. “Jadi kalender kerja yang telah disusun oleh satuan kerja telah sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku,” kata Iwan. Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto mengatakan tersusunnya dokumen penarikan dana dan kalender kerja akan membantu memastikan pengelolaan dana yang efektif. Kata Dwi, jadwal yang terkendali, dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan. “Ini merupakan langkah krusial dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif dan memeberikan hasil yang lebih baik guna mencapai target dan program prioritas, khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar,” ujar Dwi. Menurut Dwi, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wahana refleksi dan evaluasi serta tindak lanjut atas penyusunan rencana kerja anggaran pagu alokasi Tahun Anggaran 2024. Dimana,…