Internasional

Kunjungi Ceko, Menkumham RI dan Menkopolhukam Buka Peluang Repatriasi HAM

146
×

Kunjungi Ceko, Menkumham RI dan Menkopolhukam Buka Peluang Repatriasi HAM

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham RI Yassona laoly di Ceko, (Selasa, 29/8/2023)

MediaPublik.co, Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia.

Baca Juga : Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda, Ada Apa?

“Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.

Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menko Polhukam, Mahfud MD.

Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.

Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:

Ini Juga : Kungker Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri ke Lapas Subang, Ini Pentingnya

1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan ( Multiple Visa ) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia.

Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, masih ada 1 orang eks Mahid, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah sebanyak 1 orang.

Baca Ini : Mantap, Ombudsman Jakarta Raya Terima Penghargaan Dari Kemenkumham RI

Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti.

Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mediapublik.co, Wonosobo – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan hadir di daerah yang dijuluki Kota di Atas Awan yakni Kabupaten Wonosoba pada hari Senin (22/01/2024) mendatang. Kedatangannya ini bertujuan untuk menyerahkan sertipikat tanah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. “Nantinya Presiden didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto akan menyerahkan sebanyak 3.000 sertipikat tanah,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lampri dalam keterangannya, Sabtu (20/01/2024). Sejumlah 3.000 sertipikat yang akan diserahkan, merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sukses dilaksanakan di tiga kabupaten. “3.000 sertipikat itu terbagi atas 1.650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo, 650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, dan 700 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen,” terang Lampri. PTSL merupakan program revolusioner yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. Dengan didaftarkannya seluruh bidang tanah di Indonesia, maka masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan dapat terhindar dari konflik dan sengketa pertanahan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden rencananya akan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. “Akan hadir pula Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Gubernur, Bupati…

Megapolitan

MediaPublik.co, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan peringatan hari HAM memiliki makna yang mendalam. Demikian disampaikan MenkumHAM dalam pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia ke-75 yang digelar di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023). “Malam ini menjadi momentum bagi kita bersama-sama merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights,” jelasnya. Pemilihan Tema “Harmoni dalam Keberagaman” dipandang relevan dan penting. Pasalnya, kata Yasonna, “Harmoni dalam keberagaman” menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan beragaman Indonesia yang berlimpah. “One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” jelasnya. Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Salurkan Bantuan Kumham Jabar Peduli Palestina Melalui BAZNAS Sejalan dengan semangat mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman Yasonna  mengungkapkan KemenkumHAM telah menjalankan sejumlah program di bidang HAM yang menyasar instansi pemerintah maupun pelaku bisnis di antaranya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) “Terkini, KemenkumHAM telah menyusun Indeks HAM Indonesia (IHAMI) yang kedepannya akan menjadi alat untuk mengukur implementasi HAM di tanah air,” terangnya. Tidak lupa, MenkumHAM juga menghimbau seluruh pihak agar dapat menjaga keharmonisan dalam keberagaman pandangan politik jelang pemilu serentak 2024. “Pemerintah…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik). Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas). Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Banten Sosialisasikan Sistem Layanan Hukum dan HAM Bergerak “Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham,” ucap Reinhard. Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. “Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard. Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II. ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB). Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan…

Nasional

MediaPublik.co, Bali – 20 Oktober 2023 Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Berbagai pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir. Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa. Baca Juga : Menkumham RI Yasonna Terpilih Jadi Presiden AALCO Ke-61 Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun…