Pendidikan

Miris, SDN Karyasari 1 Sukaresmi, Ruang Kelas dan Sanitasi Butuh di Renovasi 

183
×

Miris, SDN Karyasari 1 Sukaresmi, Ruang Kelas dan Sanitasi Butuh di Renovasi 

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto : Kondisi Lantai SDN Karyasari 1 Sukaresmi Butuh di Renovasi, (Senin, 24/7/2023)

Pandeglang – Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 1 Karyasari yang berada di kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang, kondisi nya sangat memperihatinkan, hal ini disampaikan oleh kepala sekolah yang baru ( Armi Darliah S.pd ).

” Dengan kondisi seperti ini, keramik lantai sudah pada hancur, plafon nya juga sudah rapuh, ada sebagian yang sudah jatuh juga, jadi khawatir apabila sedang kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba ada plafon jatuh menimpa murid atau guru.” Ungkapnya. (20-07-2023)

Kepala sekolah pun menambahkan. Selain ruang kelas, sanitasi pun butuh perbaikan yang mana sanitasi juga penting guna menjaga kesehatan murid dan guru.

” Pada saat ini saya selaku kepala sekolah, sangat berharap dan memohon pada pemerintah daerah dan pusat, untuk memperhatikan kondisi sekolah kami ini, karena selain ruang kelas, sanitasi juga butuh perbaikan ” ucapnya.

Lanjut. Sarana dan Prasarana sebagai faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku peserta didik dalam hal ini, termasuk pula perilaku belajar emosi positip seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat atau rasa ingin tahu yang tinggi.

Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan Belajar Mengajar, agar lebih baik sesuai harapan bersama agar para siswa dan siswi menjadi betah dan nyaman sehingga lebih meningkat prestasinya, sebagai generasi penerus cita-cita Bangsa yang kelak bisa mandiri.

Sementara Ketua Komite Sekolah ( Busro ) mengatakan dengan adanya Kepala Sekolah yang baru ini, Kami berharap ada perubahan yang lebih baik.

” Kami berharap ibu kepala sekolah yang baru, bisa memperjuangkan agar supaya sekolah SDN Karyasari 1 Sukaresmi ini bisa di rehab segala sarana dan prasarana yang sudah rusak.” Ujar Busro.

Busro juga sebagai komite sekolah sangat mendukung usulan kepala sekolah dan dewan guru untuk permohonan rehab sekolah tersebut.

” Sekali lagi saya katakan, kami sangat berharap untuk rehab Kelas dan sanitasi ini segera terlaksana, karena para orang tua siswa pun mengharapkan yang sama untuk sekolah ini, karena anak-anak mereka yang semangat untuk bersekolah dan belajar.” Tandasnya. (Firdaus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

mediapublik.co Pandeglang – Seluruh Koperasi di Kabupaten Pandeglang melakukan penggalangan dana infaq untuk Negara Palestina. Dari pengalangan infaq tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 75.756.501 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu) rupiah. Dan uang tersebut di amanahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pandeglang. Hal ini terungkap pada kegiatan Hut Koperasi ke- 76 tingkat Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan di Wisma PKPRI, Rabu (15/11/2023). Dana infaq tersebut diserahkan kepada Baznas yang diterima oleh Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Pandeglang Ust. Opa Musthopa. Wakil Ketua Baznas Pandeglang Ust Opa Mustopa mengungkapkan, salah satu jati diri koperasi adalah gotong royong, hal tersebut diwujudkan pada momentum Peringatan Hari Koperasi tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2023. “Seluruh penggiat koperasi berhasil membuktikan jati dirinya, dengan bergotong royong memberikan infaq peduli Palestina, ini merupakan wujud rasa kasih sayang sesama muslim yang ada dalam qolbu para aktivis koperasi,”katanya. Dikatakan Ust.Opa, Baznas Pandeglang akan menjaga amanah yang diberikan oleh para muzakki untuk disalurkan kepada penerima yang sudah menjadi hak nya. “Infaq yang disalurkan melalui Baznas Pandeglang sepertihalnya saat ini akan kami sampaikan untuk warga Palestina,” terangnya. Sementara Wakil Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Dindin Herdiansyah mengatakan, infaq yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan…

Nasional

MediaPublik.co, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Kemenkumham menyediakan 1000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas. Baca Juga : Kungker Inspektur Jenderal Kemenkumham Ri ke Lapas Subang, Ini Pentingnya “Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap, Rabu (20/09/2023) dari ruang kerjanya. Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja…

Opini

MediaPublik.co, JAKARTA | Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH, kembali mengukir prestasi dengan berhasil meraih penghargaan “Nawacita Award 2023” kategori Penegakan Hukum. Sekjen matahukum beri apresiasi atas Penghargaan “Nawacita Award 2023” yang diterima Jaksa Agung ST. Burhanuddin, menurut  sekjen matahukum Mukhsin Nasir mengatakan “penghargaan ini sebuah prestasi gemilang bagi insan adhyaksa diatas perjalanan tonggak kepemimpinan Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengembalikan marwah kejaksaan terhadap terobosan penekan hukum modern yang telah mendapat penilaian tertinggi sebagai penegak hukum dimata publik dan harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan kepada seluruh insan adhyaksa,” Ungkapnya. Jaksa Agung ST. Burhanuddin menerima penghargaan itu karena memimpin Kejaksaan RI membongkar kasus korupsi big fish lebih dari Rp 152 triliun dan USD 6 juta. Selain itu, penghargaan juga diberikan karena gagasan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam melaksanakan program Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) sepanjang 2021-2023 yang sudah menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 3200 perkara. Baca Juga : Abdul Fickar Minta Kejaksaan Tuntut Maksimal Terdakwa Burhanuddin atas Kasus Penipuan Restoratif Justice (RJ) dinilai telah merubah paradigma hukum dengan pendekatan perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk diketahui, pimpinan manajemen Media Nawacita Indonesia pada acara yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta,jum’at 8 september 2023 menyampaikan bahwa pemberian award tahun ini…

Daerah

MediaPublik.co, Banten | Disamping Maraknya pertambangan galian tanah Ilegal yang meresahkan lingkungan masyarakat, Matahukum sebut “penyidik polda terapkan undang² kejahatan perekonomian. Melakukan kegiatan pertambangan diarea kawasan milik negara secara melawan hukum dengan memperdagangkan hasil tambang pasir yang merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan,akibat dari perbuatannya melakukan pertambangan secara illegal negara mengalami kerugian dan merusak kawasan tanah milik negara dibawa pengusaan milik perhutani”.Pungkas sekjen mata hukum. Baca Juga : Sekjen Mata Hukum Minta Kapolres Baru Lebak Harus Tertibkan Kegiatan Pertambangan dan Galian di Lebak Matahukum juga minta kepada penyidik polda Banten agar memanggil dan memeriksa pihak perhutani untuk diminta keterangannya agar bertanggung jawab terjadinya penambangan pasir illegal secara melawan hukum di kawasan perhutani milik negara. “Perhutani harus bertanggung jawab secara hukum atas galian pertambangan pasir secara illegal dan melawan hukum terhadap pelaku usaha itu”. Tuturnya. Perhutani harus bisa memberi sanksi hukum pidana maupun denda ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha itu atas perbuatannya melakukan pengrusakan dan penambangan pasir secara illegal dan harus bertanggung jawab mengembalikan keutuhan kawasan milik negara itu yang telah dirusak secara melawan hukum. “Namun bilamana perhutani tidak dapat mempertanggung jawabkan dan memberi sanksi pidana dan ganti rugi kerugian negara terhadap pelaku penambang illegal maka patut saya menduga pihak perhutani terlibat…