Daerah

Tangkap, Oknum Kades Di Malingping Diduga Lakukan Pungli Hampir 1 Milyar

305
×

Tangkap, Oknum Kades Di Malingping Diduga Lakukan Pungli Hampir 1 Milyar

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : Ilustrasi Tangan Seseorang Menerima Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah atau Disebut Pungli, (Kamis, 25/5/2023)

MediaPublik.co, Lebak | Anggota DPRD kabupaten Lebak Musa Weliansyah mengaku memiliki bukti adanya praktek pungli yang dilakukan oleh oknum kades desa pagelaran kecamatan Malingping sebesar 690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), hal ini disampaikan Musa kepada media Rabu 24/5/2023 melalui pesan Watsap.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut mengaku mendapatkan informasi dan bukti yang akurat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya bahkan bisa dijadikan saksi di hadapan hukum, yang mana alat bukti yang dimiliki berduka kwitansi tanda Terima uang, bukti transfer ke rekening oknum kades dan suaminya serta dokumentasi penerima uang berupa poto ungkapnya.

Baca Juga : Penunjukan Pendamping Jemaah Haji dari KBIHU Kemenag Pandeglang Disinyalir Bermasalah Oleh Aktivis 

Pungli yang dilakukan oknum kades dengan modus meminta fee sebesar Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah) per meter dari pembelian lahan untuk lokasi tambak udang yang ada di desanya yaitu semenjak tahun 2017-2023.

Dengan total hasil pungli sebesar Rp. 690 Jt terdiri dari 345 Jt pada tahun 2017/2018 dari salah seorang berinisial (AS) penyedia lahan lokasi tambak udang PT. SDB seluas 23 Ha dan Rp. 345 Jt dari sudara (HFM) selaku penyedia lahan untuk tambak udang PT. RGS seluas 23 Ha tahun 2021/2023, uang sebesar 690 jt tersebut tidak masuk pada pendapatan desa melainkan digunakan untuk kekeringan pribadinya.

Padahal fee tersebut di dapat karena jabatannya sebagai kepala desa, artinya ini bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta perbuatan yang dilarang sebagaimana pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ungkap legislator yang terkenal lokal tersebut.

Ini Juga : Lapas Cirebon Ikuti Razia Gabungan Zero Halinar Arahan Menkumham RI

Musa juga menegaskan bahwa perbuatan oknum kades tersebut harus ditindak secara hukum karena bukan hanya melanggar pasal 29 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tapi merupakan tindak yang memperkaya diri sendiri karena jabatannya maka ini adalah prilaku KKN.

Bukan hanya itu tindakan oknum kades tersebut juga mengakibatkan hilangnya hutan lindung, sepadan pantai dan jalan desa dengan total luas lebih dari 3,5 Ha yang diduga ikut terjual oleh kades pada pengusaha tambak udang. (Deni/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten

Mediapublik.co, Pandeglang, – Bertempat di Balai Warga Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan Sertijab. Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Kepala Desa Sukamaju menuju peningkatan Pelayanan Publik. Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Desa Sukamaju dari Ucu Suhandi (Kepala Desa Purnabakti) _kepada_ Endang Sutamiharja, S.Sos (Penjabat Kepala Desa), pada Rabu 27 Desember 2023. Acara berlangsung pada pukul 13.30. WIB menandai awal kepemimpinan baru di tingkat desa. Sertijab ini merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi di wilayah Desa Sukamaju. Dalam sambutannya, Kepala Desa yang lama UCU SUHANDI mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Desa Sukamaju yang selama masa Jabatannya membantu dalam pembangunan Desa dan meminta maaf atas semua salah dan khilafnya serta berpesan kepada Penjabat Kepala Desa Sukamaju ENDANG SUTAMIHARJA, S.Sos agar meneruskan pembangunan desa. Sementara Penjabat Kepala Desa Sukamaju Endang Sutamiharja, S.Sos dalam sambutannya mengucapkan Terima kasih kepada Camat Labuan YAYAT HIDAYAT, SKM atas kepercayaannya telah menunjuk sebagai PJ Kades dan akan Melaksanakan amanah Pimpinan kita Ibu Bupati Pandeglang untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Penjabat Kepala Desa dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta berpesan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT/RW untuk selalu Kompak…

Banten

Mediapublik.co,Pandeglang – Sebanyak 107 jabatan Kepala Desa di Pandeglang dijabat oleh Pejabat Sementara (PJS). Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari berakhirnya masa jabatan kepala desa periode 2017-2023 pada Desember 2023. Para PJS Kepala Desa dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta di Ofroom Setda, pada Selasa (19/12/2023). Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014, tentang yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala desa. Kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi kepala-kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya, dan telah menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik. “Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan daerah dan juga ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal ibadah bapak dan ibu kepala desa,” katanya. Sekda Ali Fahmi Sumanta berharap kepada PNS yang diberikan amanat menjadi pejabat kepala desa harus benar-benar membawa perubahan positif yang lebih terarah dan sistematis terhadap keberhasilan dalam mencapai visi dan misi desanya masing-masing. “Saya berharap Bapak dan Ibu…

Hukum dan Kriminal

  Mediapublik.co, Lebak mediapublik.co, Lebak – Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak-Banten diduga dipungut biaya sebesar Rp 300 Ribu untuk warga yang belum memiliki sertifikat tanah. Salah satu warga yang minta dirahasiakan namanya menyebut dirinya sudah mengajukan berkas berkas pengajuan Program PTSL ke Desa Sukamekarsari dan belum menyerahkan uang sebesar Rp.300 ribu tersebut. “Teu terang abdi mah, terang geh ti sodara anu ti kedung, kan rapat si kaka abdi ie, ngadangu mah Rp.300 ribu di penta na eta hasil rapat.( tidak tahu saya mah, denger geh sodara yang dari kampung Kedung, kakak saya ikut rapat denger mah dia di minta uang sebesar Rp.300 ribu itu hasil musyawarah),” ucapnya. “Jja piwareung suami mere amanat tea bila mana aya kin artos na aya pasihkeun, jja kakak mah atos ceunah ngadangu mah tos masihan, kakak abdi anu ti kedung anu payunen tiga lima tea, ( jja suami saya ngasih amanah mah kalo ada yang datang kesini kasih aja uangnya, Kalau kakak saya yang di kampung Kedung sudah memberikan, itu kampung Kedung yang di depan tiga lima),” tambahnya. Ditempat lain, salah satu narasumber yang mengikuti program tersebut juga mengatakan bahwa tanahnya diikut sertakan dalam Program PTSL dan…

Daerah

Mediapublik.co LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, terkena hack setelah membuka pesan undangan berbentuk APK di ponsel miliknya. Nomor WA miliknya kini dipakai pelaku untuk meminjam uang ke berbagai kolega. “Sejak tanggal 23 Oktober nomor WhatsApp saya tidak aktif. Berulang kali masuk SMS permintaan kode notifikasi tapi saat dimasukkan tidak bisa. Tapi hari ini saya dapat kabar dari beberapa kolega nomor saya aktif dan pinjam uang,” kata Musa, Senin (30/10) siang. Musa pun mengimbau kepada seluruh pihak, agar jika mendapat pesan WhatsApp dari nomor 0813-1655-5558 mengabaikan pesan tersebut. Apalagi jika mengatas namakan dirinya meminjam dan meminta transfer sejumlah uang. “Info, jika ada yang menggunakan WA nomor 0813-1655-5558 itu bukan saya, tapi ada orang lain yang menggunakan karena nomor WA tersebut ada yang meng-hacker sejak 23 Oktober 2023,” kata Musa lewat keterangan tertulis. Menyikapi peretasan nomor WhatsApp-nya tersebut, Anggota Fraksi PPP ini berencana akan melaporkan hal tersebut ke Unit Siber Polda Banten, “Saya berencana akan melaporkannya ke Unit Siber Polda Banten, karena pelakunya mulai melakukan penipuan ke berbagai kolega,” tambah Musa. Maraknya pesan berantai yang berisi undangan APK di WhatsApp menuntut kewaspadaan dari masyarakat. Karena sudah banyak pihak yang menjadi korban peretasan, hingga disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan berbagai modus…